Klikfranchise

Klikfranchise.com - Tempat


Our Blogs

with tag "lisensi"
Blog post
11 Mei'22

Kupas Tuntas Beda Waralaba, L…

Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa penawaran kemitraan dan BO seringkali menggunakan istilah waralaba? Mengapa beberapa merek menyebutkan bahwa kerja samanya adalah pemberian lisensi, dan perjanjiannya disebut sebagai Perjanjian Lisensi? Ciri-ciri Waralaba Ciri-ciri bisnis waralaba atau franchise adalah: (1) terjadi penggunaan bersama dari merek milik Pemberi Waralaba oleh Penerima Waralaba, (2) ada standar operasional dan pengendalian (Quality Control) yang signifikan oleh Pemberi Waralaba, (3) ada Kegiatan Pemasaran yang terpusat atau dikoordinir oleh Pemberi Waralaba, dan (4) ada Biaya intangible (tidak berwujud barang) yang dibayar bulanan dan/atau di muka kepada Pemberi Waralaba atau pihak lain sebelum Bisnis mulai beroperasi.   Regulasi Waralaba Regulasi waralaba di Indonesia mewajibkan bahwa pemilik Bisnis yang hendak menawarkan kerja sama waralaba untuk mendaftarkan prospektus penawaran waralabanya ke Kementerian Perdagangan agar mendapatkan ijin berupa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagai Pemberi Waralaba. Persyaratannya antara lain harus sudah membukukan laba usaha dalam 2 tahun terakhir, memiliki keunikan, memiliki dokumentasi standar operasional yang sudah tertulis, memiliki sistem support seperti pelatihan, dan khusus untuk usaha skala menengah laporan keuangan 2 tahun terakhirnya wajib teraudit oleh auditor independen. Regulasi yang ketat ini mengakibatkan beberapa pebisnis yang hendak menawarkan waralaba akhirnya menggunakan istilah lain, seperti Lisensi, BO, dan Kemitraan. Waralaba vs Lisensi Yang terjadi dalam Lisensi adalah penggunaan merek (dan/atau unsur Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya: hak cipta, design, dsb.) dan pembayaran royalti kepada Pemberi Lisensi. Contoh sederhana adalah Pemberian Lisensi gambar Mickey Mouse (MM). Penerima Lisensi diberi hak menggunakan atau memasang gambar MM di botol minuman, namun untuk kegiatan dan strategi pemasaran botol minuman itu sepenuhnya dilakukan oleh Penerima Lisensi. Meski demikian, biasanya Pemberi Lisesi memiliki hak untuk memeriksa materi promosi dan kualitas produk yang hendak dijual oleh Penerima Lisensi. Selain Lisensi Hak Cipta atas karya design seperti karakter MM tersebut, pembelian lisensi biasanya kita jumpai dalam bisnis farmasi. Penulisan “under license” di kotak kemasan obat adalah contoh kerja sama dalam bentuk pemberian lisensi. Dalam konteks waralaba, pemilik merek yang sudah terbit sertifikatnya tapi belum memenuhi syarat pendaftaran STPW biasa dijumpai menggunakan istilah Perjanjian Lisensi Merek. Berbeda dengan pemberian lisensi, Pemberi Waralaba McD misalnya, akan menyusun kegiatan dan strategi pemasaran untuk seluruh jaringan waralabanya. Penerima Waralaba dapat mengajukan proposal kegiatan pemasaran lokal, yaitu khusus outlet yang bersangkutan, atau untuk area tertentu. Selain itu format bisnis, tim manajemen dan organisasi dari Penerima Waralaba harus mengikuti standar yang sudah disusun oleh Pemberi Waralaba. Satu hal yang wajib diperhatikan adalah, sebelum HKI resmi terdaftar dalam bentuk terbitnya sertifikat (Merek, Paten, Hak Cipta, dsb), kita tidak berhak menyebut kerja sama kita sebagai Pemberian Lisensi. BO (Business Opportunity) dan Kemitraan BO dipahami sebagai penawaran kerja sama yang belum teruji keberhasilannya, meski sebenarnya penawaran Kerja sama BO seyogyanya sama dengan waralaba, yaitu sudah teruji mampu menghasilkan laba usaha. Jadi, BO seharusnya sudah seperti waralaba tapi tidak mendaftarkan diri sebagai waralaba. Kemitraan biasa digunakan pula untuk kerja sama BO, karena istilah “mitra” yang menjadi sebutan bagi investor yang membeli BO.   Salah satu kekurangan dari BO dan kemitraan biasanya berupa tidak adanya Quality Control (QC), karena biaya yang dibebankan kepada mitra BO tidak memenuhi skala ekonomis untuk keperluan QC ini. Tentu hal ini memiliki konsekuensi berupa risiko tidak standarnya kualitas produk dan layanan di jaringan bisnis yang menggunakan pola BO tapi menyertakan merek tertentu. Terkait masalah tidak adanya QC, saya sering menganjurkan penjualan BO berupa paket usaha ini dilakukan tanpa menyertakan merek. Bila ingin menampilkan merek, cukup dengan menyertakan merek sebagai identitas bahan baku saja seperti Blue Band di berbagai outlet yang menjual “terang bulan”. Istilah “kemitraan” itu sendiri memiliki makna yang sangat luas, mencakup bentuk kerja sama join venture (JV), inti-plasma, keagenan, waralaba, dan sewa imbal hasil, sebagainya. Persepsi Masyarakat Meski memiliki perbedaan yang cukup hakiki seperti uraian di atas, persepsi masyarakat mengenai waralaba, lisensi BO dan kemitraan relatif tidak ada perbedaan. Dalam praktek, hal ini sebenarnya tergantung pada konsistensi pemilik merek. Mungkin saja penawarannya adalah lisensi dan BO atau kemitraan, tapi esensi kerja samanya benar-benar memenuhi ciri-ciri waralaba sebagaimana yang diuraikan di atas. Di sisi lain, bisa juga mengaku waralaba tapi tidak menjalankan benar ciri-ciri waralaba tersebut. Kesimpulannya, pembeli alias calon investor, calon mitra, atau calon franchisee harus menggali sendiri mengenai hal-hal yang akan diimplementasikan dalam kerja sama tersebut.

Read More (1022 views)
Blog post
18 Okt'21

BO Gerobak, Bukan Waralaba ?

Suatu kerjasama disebut waralaba apabila memenuhi beberapa persyaratan, yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lain, juga antara satu konsultan dengan konsultan lain. Salah satu pedoman kriteria kerjasama yang positif dalam meredam kecurangan waralaba, dikenal mengakibatkan efek samping yang disebut sebagai “accidental franchise” (mendadak waralaba). Mengapa disebut “mendadak waralaba”? Begini kisahnya. Setelah kriteria kerjasama yang dianggap waralaba ini dipublikasikan oleh FTC (Federal Trade Commission), beberapa pebisnis yang tidak merasa hendak mewaralabakan bisnisnya ternyata terjaring oleh kriteria tersebut, sehingga wajib mendaftarkan atau menyerahkan dokumen yang dikenal sebagai UFOC (Uniformed Franchise Offering Circular) yang kemudian diganti menjadi FDD (Franchise Disclosure Document) kepada pemerintah setempat. Adapun kriteria ini adalah: (1) menggunakan merek milik salah satu pihak yang bekerjasama, (2) ada standar operasional atau pengendalian yang signifikan dari pemilik merek, (3) ada kegiatan pemasaran yang terpusat atau dikoordinir oleh pemilik merek, dan (4) ada biaya yang dibayar di muka atau sebelum 6 bulan pasca opening sebesar minimum USD 500 kepada pemilik merek. Bila suatu kerjasama yang mengandung 3 dari 4 hal tersebut, maka pemilik merek wajib untuk menyerahkan dan mendaftarkan dokumen UFOC atau FDD nya ke pemerintah setempat. Mari kita kupas BO gerobak yang masih banyak peminatnya ...   BO Gerobak BO gerobak memiliki kecenderungan hanya memberikan penggunaan merek dan biaya yang dibayar di muka dalam kemasan paket dengan gerobaknya, yang kemudian dilanjutkan dengan penjualan produk. Dalam hal gerobak ini merupakan gerobak makanan, produk bisa berarti bahan makanan. Jadi BO gerobak seringkali hanya memenuhi 2 dari 4 kriteria tersebut. Dua kriteria yang sering tidak dipenuhi adalah tidak adanya pengendalian atau pengawasan yang signifikan (meski mungkin saja ada standar operasional yang sudah disusun dan baku), serta tidak ada kegiatan pemasaran yang dikoordinir oleh pemilik merek. Tidak adanya pengawasan ini membuat merek yang digunakan para mitra/investor mereka tidak terjamin standarnya, dan berpeluang merugikan mitranya karena bisa saja pengalaman buruk di satu lokasi membuat pelanggan potensial menghindari merek tersebut. Sebenarnya BO gerobak seperti ini lebih baik membiarkan mitranya menggunakan merek sendiri, alias menggunakan skema Paket Usaha saja tanpa embel-embel merek tertentu.   Waralaba, Tapi ... Setelah memahami ciri-ciri kerjasama yang memiliki kriteria sebagai waralaba, dan melihat kenyataan bahwa BO gerobak tampaknya memang bukan waralaba, maka kita coba menilai kemungkinan adanya “waralaba” yang tidak memenuhi kriteria ini. Penggunaan merek merupakan hal yang justru menjadi ciri utama setiap kerjasama yang mengaku waralaba, maupun yang dianggap sebagai waralaba. Pengendalian atau pengawasan adalah hal yang tidak selalu dipraktekkan. Bahkan kerjasama dengan format bisnis rumah makan pun kadang tidak melakukan pengendalian ini. Seolah kasih pinjam merek, jual resep, selanjutnya terserah Anda (terwaralaba) tanpa pengendalian, standarisasi menjadi sia-sia. Tanpa pengendalian, terwaralaba menghadapi ancaman terbentuknya citra yang buruk terhadap merek dan produk yang diwaralabakan. Strategi dan kegiatan pemasaran terpusat juga jarang dilakukan. Pewaralaba seringkali lebih fokus pada promosi untuk menjual waralaba (atau gerobak) mereka. Hal ini sangat disayangkan, karena seyogyanya pewaralaba memikirkan strategi meningkatkan penjualan gerai para terwaralabanya. Jadi, yang masih perlu diselidiki adalah komitmen terkait pengendalian kualitas, termasuk sistem support, dan komitmen terkait strategi dan kegiatan promosi pemasaran yang terpusat. Bila dua poin ini tidak ada dalam praktek kerjasama, maka kerjasama BO gerobakan itu memang bukan waralaba.   Lisensi-kah? Meski tidak terikat komitmen menyelenggarakan kegiatan promosi pemasaran yang terpusat, lisensi biasanya menerapkan konsep pengawasan. Hal ini bertujuan untuk menjaga brand image. Semoga tulisan ini memberikan pencerahan bagi kita semua.   Related ArticlesFranchise dan KemitraanPaket UsahaWaralaba dan Kemitraan, Kenali Bedanya!

Read More (1138 views)
Blog post
06 Okt'21

Mereknya Milik Siapa?

Judul ini dipilih karena praktek waralaba, termasuk BO dan Kemitraan, saat ini tampaknya masih mengabaikan masalah siapa pemilik merek yang diwaralabakan atau dilisensikan. Idealnya tentu saja pemilik merek adalah entitas atau pihak yang sama persis dengan pemberi waralaba. Oleh karena itu, KlikFranchise berupaya menyajikan kejelasan kepemilikan merek dalam direktori yang dipublikasikan. Merek Milik Perorangan, Pemberi Waralaba PT Beberapa merek yang diwaralabakan mula-mula didaftarkan sebagai milik dari perorangan. Merek “K-24” misalnya, semula didaftarkan atas nama pendirinya, dokter Gideon Hartono. Sementara itu pemberi waralabanya adalah PT K-24 Indonesia. Sekarang kepemilikan merek tersebut sudah dialihkan ke PT K-24 Indonesia. Sebelum pengalihan terdaftar secara resmi (legal formal), Perjanjian waralabanya dilengkapi dengan surat pernyataan dari dokter Gideon bahwa beliau memberikan hak kepada PT tersebut untuk mengembangkan jaringan apotek dengan menggunakan merek tersebut.   Merek Milik PT. ABC, Pemberi Waralaba PT. XYZ Kejadian perbedaan antara pemilik merek dan pemberi waralaba bisa terjadi dalam bentuk beda PT. Artinya pemilik mereknya memang sudah PT, tapi ketika diwaralabakan ternyata PT yang menjadi pemberi waralabanya berbeda dengan PT pemilik merek. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Biasanya ini terjadi pada merek yang sudah cukup lama dan sudah mapan. Pendiri perusahaan sudah mantap untuk menjadikan perusahaan sebagai pemilik merek. Dalam perkembangannya, ketika pemilik perusahaan kemudian hendak mewaralabakan bisnisnya, ia tidak ingin kedudukan perusahaan yang mengoperasikan gerai tercampur baur dengan perusahaan yang menjadi pemberi waralaba. Ia akan mendirikan perusahaan (biasanya disebut sebagai perusahaan terafiliasi) untuk menjadi pemberi waralaba. Tentu ada bermacam alasan, salah satunya adalah pertimbangan legal. Sekali lagi, hal ini bisa disiasati dengan Surat Pernyataan, atau pengalihan kepemilikan merek di kemudian hari.   Related Articles Merek Atas Nama Perorangan vs PT

Read More (820 views)