Klikfranchise

Klikfranchise.com - Tempat


Our Blogs

with tag "stpw"
Blog post
02 Jun'22

Mau Beli Franchise? Tanyakan …

Langsung saja, berikut ini 8 pertanyaan cerdas yang wajib anda tanyakan kepada franchisor sebelum membeli franchise. Sudah punya berapa outlet? Butuh modal berapa rupiah? Dengan modal segitu, omset rata-rata sebulan berapa rupiah? Dengan omset segitu, “profit bersih” nya bisa berapa rupiah? Yang bisa mencapai omset dan profit segitu lokasinya di mana? Ada berapa lokasi yang omsetnya bisa segitu? Butuh waktu berapa bulan untuk outlet-outlet itu mencapai omset segitu? Apakah ada franchisee yang boleh saya ajak bicara? (minta contact-nya) Kalkulator Franchise Untuk bisa menggunakan kalkulator franchise, sebenarnya diperlukan informasi tambahan sebagai berikut: Berapa nilai rupiah HPP atau COGS atau harga modal untuk omset segitu? Berapa nilai rupiah biaya operasional-nya bila tidak termasuk depresiasi? Berapa nilai rupiah rata-rata setiap transaksinya? Bila angka-angka itu valid, seharusnya Omset – HPP – Biaya Operasional = Profit Bersih. Masukkan angka-angka itu ke dalam kolom form kalkulator franchise di klikfranchise.com, maka Anda dapat memeriksa kewajaran klaim omsetnya, demikian juga dengan balik modalnya. STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) Bisnis yang ditawarkan sebagai franchise di wilayah Indonesia, wajib punya STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba), dan wajib memberikan waktu sekitar 2 minggu kepada calon franchisee-nya untuk mempelajari prospektus penawaran waralaba. Bila tidak memiliki STPW, biasanya mereka istilah legal yang digunakan untuk perjanjian kerja sama adalah kemitraan. Suka Keseharian Bisnisnya Satu hal lagi yang penting, bila franchise-nya bukan investor pasif, maka Anda harus suka keseharian bisnisnya. Hobi saja tidak cukup, tapi Anda harus menyukai keseharian bisnisnya, jangan sampai bosan, apalagi stress. Keseharian bisnis ini contohnya adalah menyangkut mengelola pegawai dan menangani keluhan pelanggan.

Read More (983 views)
Blog post
25 Nov'21

Franchisee Juga Wajib Daftar …

Selain minimnya “franchisor” (layak disebut franchisor) yang mendaftarkan penawaran kerja sama untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), tampaknya franchisee (benar-benar franchisee dari franchisor yang sudah punya STPW) juga banyak yang belum mendaftarkan perjanjian waralaba-nya sebagai Penerima Waralaba. Sebenarnya siapa yang harus mendaftar, dan mengapa harus daftar STPW? Mengapa Harus Daftar STPW? Pendaftaran STPW sejatinya untuk melindungi kepentingan franchisee. Perlindungan ini terkait hal-hal seperti eksklusivitas gerai di dalam suatu wilayah waralaba, serta identitas Pemberi Waralaba. Kejelasan identitas franchisor menjadi lebih pasti ketika franchisor tersebut memiliki STPW. Patut dicatat bahwa kepemilikan STPW tidak menjamin kebenaran informasi selain identitas franchisor. STPW hanya persyaratan administratif untuk menjalankan usaha berbasis waralaba. Hal lain tentu saja pemerintah ingin memiliki data untuk memahami kontribusi waralaba terhadap perekonomian nasional (penyerapan tenaga kerja, perputaran bisnisnya, pemanfaatan bahan baku lokal dan impor) sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang terarah dalam hal “industri” waralaba. Sayang sekali, sampai saat ini tampaknya usaha ini masih jauh dari sempurna. Angka kontribusi bisnis waralaba masih rekaan belaka. Siapa harus daftar STPW? Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan (subfranshisor) atau wajib mendaftarkan  Prospektus Penawaran Waralaba untuk memperoleh STPW sebagai Pemberi Waralaba, atau Pemberi Waralaba Lanjutan. Yang dimaksud dengan Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak untuk mewaralabakan lagi (subfranchise) kepada pihak lain. Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba-nya untuk memperoleh STPW sebagai Penerima Waralaba, atau Penerima Waralaba Lanjutan. Yang dimaksud dengan Penerima Waralaba Lanjutan adalah subfranchisee dari Pemberi Waralaba Lanjutan. Jadi pada prinsipnya ada 4 jenis STPW, yaitu: STPW sebagai Pemberi Waralaba STPW sebagai Penerima Waralaba STPW sebagai Pemberi Waralaba Lanjutan STPW sebagai Penerima Waralaba Lanjutan Bila ditambah dengan pembeda dari sisi asal merek waralabanya, dalam negeri dan luar negeri, maka tentu saja 4 jenis STPW ini akan menjadi 8 jenis. Patut dicatat bahwa seseorang tidak mungkin menjadi Pemberi Waralaba Lanjutan tanpa menjadi Penerima Waralaba (Master Franchisee atau Area Franchisee) yang memiliki hak untuk melakukan subfranchising. Setelah memenuhi persyaratan, seperti minimal sudah beroperasi 2 tahun (karena ada kewajiban lampiran laporan keuangan 2 tahun terakhir), maka Master Franchisee (atau Area Franchisee) yang memiliki hak untuk subfranchising wajib mendaftarkan prospektus untuk mendapatkan STPW sebagai Pemberi Waralaba Lanjutan sebelum menawarkan subfranchise bisnis waralabanya. Setelah terdaftar alias memiliki STPW, franchisor maupun franchisee memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Tahunan kepada lembaga terkait. Laporan ini cukup sederhana dan bertujuan memonitor aspek-aspek ketenagakerjaan dan bahan baku, khususnya terkait tenaga kerja asing dan bahan baku impor. Apakah bisnis waralaba anda sudah punya STPW? Kalau sudah punya, jangan lupa menyampaikan laporan kegiatan tahunannya.   Related ArticlesSTPWProsedur Mendaftarkan Waralaba ke Kemendag

Read More (847 views)
Blog post
23 Agu'21

Kelengkapan Dokumen Prospektu…

Prospektus Penawaran Waralaba diatur melalui Permendag No. 71 Tahun 2019, tepatnya pada Bab 1 Pasal 1 yang berisikan tentang ketentuan isi prospektus penawaran waralaba setidaknya memuat: Data identitas Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan, yaitu fotokopi KTP atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi KTP atau paspor para pemegang saham, komisaris, dan direksi apabila berupa badan usaha. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan, atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba. Sejarah kegiatan usaha, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha. Struktur organisasi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan mulai dari Komisaris dan Direksi sampai dengan ke tingkat operasionalnya. Laporan keuangan 2 tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan untuk periode tahun pajak 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Bagi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan yang termasuk dalam skala usaha mikro dan kecil, laporan keuangan dimaksud tidak perlu diaudit. Jumlah tempat usaha, yaitu gerai/tempat usaha Waralaba sesuai dengan kabupaten/kota domisili untuk Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari dalam negeri dan sesuai dengan negara domisili gerai/tempat usaha untuk Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari luar negeri. Daftar Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, yaitu daftar nama dan alamat Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, yaitu hak dan kewajiban yang meliputi:         a. Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan  Hak untuk menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan  Kewajiban untuk memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan.          b. Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan Hak untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau Ciri Khas Usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba; dan Kewajiban untuk menjaga kode etik/kerahasiaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Ciri Khas Usaha yang diberikan Pemberi Waralaba. HKI yang memuat informasi mengenai HKI sebagai Ciri Khas Usaha yang diberikan Pemberi Waralaba, termasuk status pendaftaran HKI. Yang dimaksud dengan Pemberi Waralaba Lanjutan (subfranchisor), adalah Penerima Waralaba yang memiliki hak untuk mengikat Perjanjian Waralaba Lanjutan (Subfranchise Agreement). Yang dimaksud dengan HKI bisa berarti merek, hak cipta, paten, design industri, dan sebagainya.

Read More (1233 views)
Blog post
23 Agu'21

Prosedur Mendaftarkan Waralab…

Bila bisnis Anda memenuhi persyaratan untuk mendaftar STPW, maka bisnis Anda dapat melakukan pendaftaran STPW. Tanpa STPW, Anda DILARANG menawarkan dan/atau mengikat Perjanjian Waralaba di Indonesia. Regulasi waralaba memberikan wewenang pelaksanaan pengawasan waralaba secara nasional kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) dari Kementerian Perdagangan. Pendaftaran STPW dilakukan secara online melalui http://sipt.kemendag.go.id/, platform Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) milik PDN-Kemendag. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: Mula-mula Anda mendaftarkan usaha Anda di portal Online Single Submission (OSS) https://oss.go.id/ untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Anda mendaftar pada portal http://sipt.kemendag.go.id/ dengan menekan “Daftar Hak Akses” yang dilanjutkan dengan pengisian data perusahaan secara umum, meliputi NIB, profil perusahaan, penanggung jawab perusahaan, dan koordinator SIPT. Setelah status pendaftaran diterima, Anda akan mendapat username dan password melalui email yang terdaftar untuk digunakan login pada portal tersebut. Anda kemudian memilih menu perizinan dan memilih izin “STPW (Pemberi Waralaba Dalam Negeri/Luar Negeri)” dan mengisi jenis perizinan “Baru.” Kemudian, Anda dapat melengkapi pop-up berisikan data yang dibutuhkan, meliputi data pemohon, data perusahaan, data pemilik/penanggung jawab, data tempat usaha, data jenis & merek usaha, dan data legalitas & persyaratan (Prospektus Penawaran Waralaba). Umumnya data yang perlu dimasukkan adalah informasi umum mengenai perusahaan yang sudah Anda miliki, dokumen tambahan yang perlu dimasukkan dalam pengajuan STPW ini adalah Prospektus Penawaran Waralaba. Ketentuan apa saja yang termuat dalam prospektus dapat Anda lihat di artikel "Kelengkapan Dokumen Prospektus Penawaran Waralaba". Setelah menyelesaikan prosedur pendaftaran STPW, maka Kemendag akan melakukan pemeriksaan dan apabila disetujui, STPW dapat Anda download pada portal OSS. 

Read More (3067 views)
Blog post
23 Agu'21

STPW, Surat Tanda Pendaftaran…

STPW atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah izin khusus yang wajib dimiliki pebisnis agar secara legal berhak menjalankan bisnis waralaba di wilayah Republik Indonesia. STPW ini terdiri dari STPW Pemberi Waralaba dan STPW Penerima Waralaba. STPW Pemberi Waralaba terkait izin untuk menawarkan kerja sama waralaba. STPW Penerima Waralaba terkait izin untuk menjalankan bisnis yang menggunakan pemberian waralaba oleh Franchisor yang sudah memiliki STPW Pemberi Waralaba. Untuk dapat menjadi Pemberi Waralaba, ada persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu: Memiliki ciri khas usaha; Terbukti sudah memberikan keuntungan; Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; Mudah diajarkan dan diaplikasikan; Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar. Selain 6 syarat tersebut, di bagian Penjelasan dari PP Nomor 42 Tahun 2007 yang menjadi landasan pengaturan waralaba disebutkan pula bahwa sebagai bukti sudah memberikan keuntungan, Pemberi Waralaba sudah memiliki pengalaman menjalankan bisnis yang hendak diwaralabakan minimal sekitar 5 tahun. Perlu dipahami pula bahwa setelah memperoleh STPW, ada kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Tahunan dan kewajiban lain seperti memasang simbol “W” dari Kemendag. Prosedur mendaftarkan waralaba dapat dipelajari dilihat dalam artikel berjudul "Prosedur Mendaftarkan Waralaba ke Kemendag".

Read More (1141 views)
Blog post
23 Agu'21

Franchise dan Kemitraan

Franchise atau Waralaba adalah bentuk kerja sama bisnis dengan ciri-ciri sebagai berikut: Pengunaan merek milik Pemberi Waralaba (franchisor) oleh Penerima Waralaba (franchisee). Pengendalian standar prosedur operasional oleh franchisor. Dukungan teknis (pelatihan & konsultasi) operasional oleh franchisor agar standar kualitas layanan dan produk dapat dicapai. Kegiatan pemasaran dan promosi oleh franchisor. Pembayaran biaya-biaya terkait waralaba oleh franchisee kepada franchisor. Untuk teknis perizinan, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Perdagangan, mengatur persyaratan untuk bisa mendaftarkan diri ke Kemendag, agar secara legal boleh menawarkan kerja sama waralaba. Persyaratan itu dapat dilihat dalam artikel berjudul "STPW, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba". Kemitraan adalah kerja sama dan memiliki makna yang lebih luas daripada waralaba. Kemitraan bisa berarti waralaba, namun bisa juga berarti kerja sama patungan (join venture), kerja sama sewa imbal hasil, kerja sama inti plasma, kerja sama lisensi, distributorship, keagenan, dan sebagainya. KlikFranchise menyediakan informasi mengenai Waralaba dan Kemitraan. Sesuai aturan hukum yang berlaku, yang belum memiliki STPW akan masuk kelompok Kemitraan. Selengkapnya mengenai perbedaan franchise dengan kemitraan dapat anda baca di Franchise dan Kemitraan, Kenali Bedanya!

Read More (1782 views)